(Opini : Hasbi Atho Illah, UKW Muda) | Menjadi pemimpin suatu daerah merupakan impian sebagian orang khususnya yang memiliki peluang politik atau modal untuk bertarung di kancah politik mulai dari RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, sampai jabatan seorang Presiden.
Seperti istilah mengatakan, "Harta Tahta & Wanita" merupakan cobaan atau tabiat umumnya seorang laki-laki. Rasanya kurang lengkap kalau sudah memiliki harta dan wanita tetapi belum memiliki tahta atau jabatan di tingkat sosial masyarakat tertentu. Istilah ini juga berlaku bagi pemimpin seorang wanita.
Dahulu kala, mungkin menjadi pemimpin merupakan amanah yang berat dipikul dan dipertanggung jawabkan di hadapan rakyat, keluarga dan tuhan yang maha ESA. Tetapi fenomena saat ini bergeser jauh, yakni menjadi pemimpin atau kepala daerah seolah sekedar menjadi pengelola anggaran yang di siapkan pemerintah yang tingkatnya di atasnya.
Sebagian besar pemimpin, dengan niat yang berbeda, tanpa adanya inovasi, visi dan misi untuk kepentingan rakyat. Seolah hanya sebagai pengelola anggaran yang telah di gelontorkan dari pemerintah yang lebih tinggi.
Berdalih efisiensi anggaran lah, pemotongan anggaran lah, recofusing lah, pengurangan transfer dari Kas Negara lah sampai minimnya APBD yang di dapat.
Kalau menjadi pemimpin hanya sebatas pengelola anggaran yang ada, apa bedanya dengan menjadi seorang kasir tanpa adanya inovasi bagaimana cara mendapatkan anggaran dari sektor yang lain.
Kalau seorang berpikir menjadi seorang pemimpin yang mengayomi dan memiliki inovasi dan visi misi yang jelas dan nyata, tentunya keterbatasan anggaran bukan manjadi jawaban yang di jejalkan kepada masyarakat yang mengeluh jalan rusak bertahun-tahun, daya listrik PLN di desanya kurang, dan permasalahan kompleks lainnya yang.
Jika ingin berinovasi banyak sektor yang dapat di gali sehingga menghasilkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah), bukannya berpangku pada transfer KAS dari pemerintah Pusat.
Masyarakat hanya perlu solusi bukan diberikan dongeng kurangnya anggaran untuk sekedar pencitraan seolah pemimpinnya merakyat datang langsung ke desa-desa menyerap aspirasi rakyatnya dan ujung-ujung nya di jawab "tidak ada anggaran untuk keluhan itu". !!!
Dengan tidak adanya inovasi pada seorang pemimpin, serasa mubazir memiliki pemimpin yang seperti ini, karena tidak punya inovasi untuk kemajuan daerah nya dengan mencari sumber-sumber dana lainnya atau program lainnya yang tidak perlu menggunakan anggaran dari kas daerah.
Seolah percuma ketika rakyat mengeluh sering terjadi banjir, jalanan rusak, daya listrik kurang, sekolah yang kurang tenaga pendidikan, irigasi mampet, sudah mencari pekerjaan, pertumbuhan UMKM lesu, dan keluh kesah rakyat lainnya dan dengan enteng nya di jawab oleh pemimpin nya "TIDAK ADA ANGGARAN UNTUK ITU atau MASALAH ITU BUKAN KEWENANGAN KAMI". (Hasbi Atho Illah, Pimred. Pringsewu TV)